OBORNUSA.COM — Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Malaka diselenggarakan secara virtual, di Ruang rapat Bupati Malaka kamis 12/12/2024 pukul 10.00 WITA
Peresmian ini juga menghadirkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, kemudian didampingi dua narasumber yakni Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, dan Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana.
Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) baru ini diharapkan dapat semakin memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka melalui Menpan RB melakukan peresmian secara daring Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk 20 dinas sektor lintas Kabupaten Malaka.
Hal ini disampaikan kepala dinas BPMPTSP Kabupaten Malaka Vinsensius Babu saat melakukan konferensi pers bersama media di halaman kantor Bupati Malaka pada Kamis, 12/12/2024
Ia mengatakan, dengan adanya mal pelayanan publik ini diharapkan agar semua dinas yang tergolong didalam dapat melayani masyarakat di pemerintahan kabupaten malaka secara terpusat dengan satu pintu.
Sehingga lanjut kadis, bisa memberikan kemudahan serta jangkauan untuk masyarakat dalam aspek pelayanan satu pintu sesuai dengan perintah dan amanat undang-undang.
Disamping itu, Perwakilan Bank NTT cabang Malaka Yori M Blegur mengatakan dengan adanya mal pelayanan publik ini, Bank NTT punya peran penting dalam Mal pelayanan Publik (MPP)
Kehadiran Bank NTT di Mal pelayanan publik (MPP) ini tujuannya untuk melayani semua dinas dan masyakat, tidak ada yang dibelakangkan tapi semua di utamakan dalam satu pintu.
Diketahui, ada 20 Dinas atau instansi yang tergolong dalam Mal pelayanan Publik (MPP) diantaranya;
1. Kepala Kantor Pertanahan Malaka
2. Kepala Kantor pajak pratama atambua
3. Kepala kementerian Agama Malaka
4. Kepala BPJS Kesehatan Malaka
5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan
6. Kepala Balai Pom Atambua.
7. Kantor Samsat Malaka
8. Kepala Bank NTT cabang Malaka
9. Kepala badan pengelolah Keuangan dan aset daerah
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Malaka
12. Kepala Dinas Kesehatan Malaka
13. Kepala dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Malaka
14. Kepala Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Malaka
15. Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Malaka
16. Kepala dinas lingkungan hidup Malaka
17. Kepala Dinas Sosial Malaka
18. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Malaka
19. Kepala Dinas DPMPTSP Malaka dan
20. Kepolisian Resort (Polres) Malaka.*/Yan Klau
